TKI Akan Dibekali Telepon Genggam

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri akan dibekali telepon genggam oleh pemerintah agar mereka dapat cepat melapor apabila sesuatu tidak dikehendaki terjadi pada diri mereka.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas membahas pelindungan TKI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Sedang dirumuskan memberi HP pada orang per orang tenaga kerja kita, harus disampaikan kepada siapa konsulat jenderal kita, juga di dalam negeri, setiap saat, `real time', no telepon yang bisa dihubungi untuk dia komunikasi secara instan kemudian sistem bekerja. Ini sedang kita rumuskan, dilaksanakan di waktu yang akan datang," jelasnya.

Presiden mengakui selama ini pemerintah tergolong lambat mengetahui informasi TKI yang mengalami kekerasaan ataupun masalah lain seperti gaji yang tidak dibayarkan.

Apalagi, menurut Presiden, memang terdapat semacam ketertutupan di Arab Saudi sehingga TKI yang bermasalah di negara tersebut tidak mudah diketahui nasibnya oleh pemerintah.

"Selama ini seringnya terlambat kita mengetahui kalau saudara-saudara kita mengalami masalah serius, apalagi di Saudi Arabia dilaporkan para menteri memang ada semacam ketertutupan tidak mudah mendapatkan informasi segera yang cepat,? ujarnya.

Untuk itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mengevaluasi keberadaan TKI di negara-negara tertentu yang ternyata tidak mudah dilakukan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman pada tingkat bilateral untuk perlindungan para TKI.

Pemerintah, lanjut Kepala Negara, menginginkan suatu keterbukaan serta kerjasama yang baik antara negara penerima TKI serta kontrak yang transparan antara pekerja dan penerima TKI di negara tersebut.

"Pemerintah Indonesia ingin suatu `fairness", kerjasama, sikap yang kooperatif, karena sebetulnya tenaga kerja kita itu bekerja untuk ekonomi mereka. Ada `take and give', `supply and demand', bukan begitu saja terjadi. Untuk itu harus ada kesepakatan antara pemerintah pada tingkat bilateral dan kontrak seperti yang sudah kita lakukan dengan Malaysia," tutur Presiden.

Presiden mengatakan pemerintah akan meninjau kembali kerjasama dengan negara-negara penerima TKI meski sebagian besar telah memiliki nota kepehamanan untuk keamanan dan perlindungan TKI.

Apabila terdapat negara yang tidak memberikan transparansi dan tidak mau membuat nota kepahamanan, lanjut Presiden, pemerintah akan melakukan langkah diplomasi maksimal dan apabila upaya tersebut gagal maka pemerintah akan berbicara dengan TKI yang berada di negara tesebut.

"Karena pemerintah ingin melindungi mereka meski bekerja itu pilihan, tetapi negara, pemerintah, ingin melindungi mereka. Terhadap satu, dua negara, yang masih belum memiliki instrumen, belum menunjukkan `fairness', keterbukaan, akan kita pastikan bisa dilakukan begitu,' jelas Presiden.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan negara-negara di Timur Tengah pada umumnya memang tidak mengenal nota kesepahaman untuk tenaga kerja di sektor informal.

Namun Marty menolak menjelaskan ketertutupan informasi di Arab Saudi seperti yang disampaikan oleh Presiden Yudhoyono dalam pengantar penutup rapat.

Rapat Kabinet Terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo, serta Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam rapat tersebut, Presiden meminta agar kasus Sumiati diusut tuntas dan satu kasus lainnya, yaitu pembunuhan seorang TKI asal Jawa Barat di Arab Saudi dapat diperjelas informasinya karena pemerintah masih menerima keterangan yang simpang siur.

"Kita ingin pastikan bahwa Sumiati dan satu lagi sedang dicek karena informasinya agak berbeda satu sama lain. Kita ingin pastikan juga bahwa dua insiden ini betul-betul dilakukan investigasi secara tuntas," demikian Presiden.

Hadir Pulsa All Operator Terlengkap dan Murah

WIDDI PONSEL sebagai penyedia pulsa elektrik multi operator , menawarkan kerjasama kepada anda yang mobile dan flexible
Dengan registrasi atau pendaftaran Gratis, dan deposit bebas anda telah memiliki hak bisnis tanpa harus kehilangan sedikitpun uang anda karena modal anda adalah sepenuhnya milik anda dan tentunya pendapatan tanpa batas ditangan anda.

WIDDI PONSEL Adalah Distributor isi ulang pulsa Elektrik Lengkap (All operator) yang mencakup semua jenis voucher operator seluler di indonesia baik GSM maupun CDMA Dengan system yang baik di dukung tenaga IT server yang Handal !!

WIDDI PONSEL Menawarkan solusi bisnis yang MUDAH (mudah karena isi ulang pulsa sangat dibutuhkan semua orang) Dan kami memberikan kesempatan kepada anda menjadi PARTNER SEJATI kami , dan kepada semua orang berminat untuk mendistribusikan di kota maupun daerahnya masing-masing. Di tempat kami anda bisa membeli pulsa dengan harga rata-rata jauh lebih murah di pasaran M-tronik.

Transaksi isi ulang pulsa dapat dilakukan dengan sangat mudah, cukup via SMS dan yahoo messenger ( YM ). Dan yang paling penting, sistem kami didukung oleh teknologi tingkat tinggi yang menjamin proses transaksi pulsa secara cepat dan praktis langsung dari HP Anda. Kami selalu berusaha meningkatkan pelayanan, demi loyalitas para agen / distributor dan untuk kepuasan konsumen. Sistem kami memiliki banyak keunggulan, seperti bonus yang terus mengalir dari anggota yg melakukan transaksi khusus dealer, bonus berupa deposit dan akan di berikan setiap tanggal 5,Transaksi 24 jam nonstop, tidak ada target pembelian pulsa, harga pulsa yang kompetitif.

Untuk Lihat Harga silahkan Klik Disini
No Center yang digunakan cukup banyak

As : 0852-7202-8999

Axis : 0831-8651-8999

XL : 0878-9366-4999

INDOSAT : 0857-6778-8999

List DNS Telkom Speedy :

Berikut ini adalah list DNS Telkom Speedy :

DNS Telkom Speedy Nasional

ns1.telkom.net.id
203.130.196.6

ns2.telkom.net.id
222.124.204.34


DNS Telkom Speedy berdasarkan daerah

Jakarta
nsjkt1.telkom.net.id
202.134.0.155

nsjkt2.telkom.net.id
203.130.196.5

nsjkt3.telkom.net.id
203.130.196.155

Bandung
nsbdg1.telkom.net.id
202.134.2.5

Surabaya
nssby1.telkom.net.id
202.134.1.10

Batam
nsbtm1.telkom.net.id
203.130.193.74

nsbtm2.telkom.net.id
61.94.230.13

Semarang
nssmg1.telkom.net.id
203.130.208.18

Medan
nsmdn1.telkom.net.id
203.130.206.250

DNS Alternatif AWARI
203.34.118.10 (primary)
203.34.118.12 (secondary)

Cara Untuk Melihat IP Address PC Sendiri

saya mau share dikit cara untuk lihat ip address dan yang lain - lain nya.
sebagai info buat teman2 semua,. walau sedikit kelihatan sudah lama,..
tapi cukup berguna buat teman-teman yang newbie, selamat mencoba....

1. ke command (start,run,ketik cmd) --> win xp, kalau 98 (ketik command)

2. ketik ipconfig (kelihatan IP na de)

3. nbtstat -a --> untuk melihat nama pemakai ip
contoh : nbtstat -a 192.168.0.2

4. netstat 10 --> untuk melihat daftar jaringan nya (ke mana aja connect nya)

5. net view / net user -> untuk melihat user di jaringan kita

6. Shutdown -i -> untuk menshutdown pc orang lain

semoga bermanfaat,,. Terima Kasih

Mengungkap Penyelewengan Fiskal di Bandara (Bagian 5-Habis)

'Enggak Ada Urat Takut di Cengkareng'

"TAKUT? Enggak ada urat takut di (bandara) Cengkareng. Kalau takut, jangan main ke bandara. Fiskal kan ribut di koran, di sini aman-aman saja."

Kata-kata itu diucapkan seorang petugas yang malam itu berpakaian preman. Sebelum berita penyimpangan fiskal mendapat sorotan di media massa, ia selalu mengenakan pakaian seragam putih biru.

Media bertemu dengan petugas itu Selasa (17/5) malam di Terminal 2 keberangkatan internasional. Informasi yang diterima Media menyebutkan 'calo fiskal' pindah jam operasi menjadi malam hari karena khawatir dijaring petugas intelijen, setelah inspeksi mendadak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Petugas itu masih berani beroperasi karena memang punya jaringan kuat di Cengkareng (panggilan lain Bandara Soekarno-Hatta). Kali ini, ia mengutamakan melayani 'klien' yang sudah berlangganan. Namun, ia juga menawarkan jasa kepada calon penumpang yang berangkat tengah malam atau dini hari, termasuk kepada Media.

Media yang pura-pura mau berangkat ke China melihat petugas tersebut superhati-hati. Saat disinggung soal berita fiskal yang ramai di koran, ia mengaku tidak takut diciduk polisi. Namun, ketika diberi tahu kemungkinan ada operasi intelijen, petugas tersebut langsung memerhatikan wajah Media. Ia agaknya mulai curiga.

Tidak berapa lama kemudian, ia pergi dan mendekati calon penumpang yang sudah berusia senja. Kemungkinan ia berpikiran tidak mungkin petugas intelijen berusia 60 tahun ke atas.

Saat menyikapi aksi pedagang fiskal yang jelas-jelas merupakan kejahatan, namun sulit diberantas, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luki Djani menyatakan modus mereka sudah rapi.

Berbeda dengan calo-calo di tempat pengurusan surat izin mengemudi atau di tempat pengurusan surat tanda nomor kendaraan yang langsung menyerbu ketika melihat calon 'klien' datang.

Menurutnya, calo fiskal bekerja dengan sistem. Mereka menguasai jaringan, bahkan bisa menyamarkan diri sehingga tidak tampak sebagai penjaja jasa terlarang.

"Sebenarnya mudah memutus jaringan tersebut. Kunci saja aliran di hulu dan di hilir. Mereka pasti tidak mampu bergerak. Tinggal kemauan saja dari instansi terkait untuk menguncinya," sindirnya.

Sejauh ini, Luki belum melihat ada niat patriotik petugas pajak, meskipun tahu kejujurannya akan menyelamatkan uang negara triliunan rupiah per tahun. "Saya melihat, kelalaian ini tanggung jawab Departemen Keuangan (Depkeu) RI," paparnya.

Dengan mempertahankan sistem usang, departemen yang mengurusi keuangan negara tersebut tetap membuka peluang bagi para pelaku melakukan korupsi di lapangan. "Semestinya mereka (Depkeu) melakukan pengawasan secara berkala. Dengan adanya pengecekan tentu segala penyimpangan di lapangan akan diketahui. Tapi, tindakan itu tidak dilakukan."

Menurutnya, untuk mengendalikan dan mengetahui berapa besar pemasukan negara dari fiskal, sebenarnya sangat mudah. Dengan menggunakan catatan Imigrasi atau Angkasa Pura selaku pengelola bandara, akan diketahui berapa warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan internasional.

Jika ada selisih, hal itu bisa segera dilacak. Tapi, kelihatannya pejabat pajak lebih memilih membela diri ketimbang memperbaiki sehingga kebocoran tetap tidak akan terbendung.

Nah, tawaran untuk mengungkap tuntas justru datang dari Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal (Tipikor Bareskrim) Polri Brigjen Hindarto.

Hindarto yang juga anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) berjanji segera turun tangan untuk menyelidiki kebocoran uang negara di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia menegaskan Polri maupun dirinya berkomitmen menyidik semua bentuk korupsi yang merugikan negara. "Kami memang utamakan menyidik kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar. Apalagi, kejahatannya dilakukan secara terus-menerus seperti di bandara itu," ucapnya.

Belum ditentukan kapan mulai beroperasi, namun ia memastikan akan melakukan penyidikan dalam waktu dekat. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Hendarman Supandji yang juga Ketua Timtas Tipikor mendukung apa yang dikatakan Hindarto.

"Tapi sekarang ini, kami sedang bekerja menyidik kasus korupsi di lingkungan istana presiden, 16 BUMN, serta empat departemen yang ada, sesuai instruksi presiden," kata Hendarman kepada Media.

Menurut anggota DPR Rama Pratama, sudah semestinya aparatur penegak hukum segera bergerak untuk membongkar penyelewengan fiskal di beberapa bandara.

Anggota Komisi XI ini melihat Direktorat Jenderal Pajak kurang tanggap atas kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan. Padahal, praktik fiskal murah atau membebaskan fiskal orang yang tidak berhak memungkinkan potensial loss sangat besar.

"Sebesar 80% pendapatan pajak menjadi andalan pendapatan negara. Kalau bocor di bawah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan negara," katanya.

Rama berpendapat banyaknya penyimpangan terjadi di lapangan disebabkan belum ada sistem yang membuat wajib pajak seminimal mungkin bertemu petugas. Ia menyarankan sebaiknya dalam sistem pembelian fiskal atau pembayaran pajak menggunakan sistem komputerisasi.

"Jika tidak segera dibenahi, semakin besar kemungkinan negara kehilangan sumber pendapatan potensial. Uang yang semestinya masuk ke dalam kas negara, malah menguap tidak jelas ujung pangkalnya," terangnya.

Wakil Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Meity Robot sependapat dengan Luki Djani dari ICW bahwa kelemahan pengawasan Depkeu yang menyebabkan praktik 'fiskal bawah tangan' merajalela.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hal baru di lingkungan pariwisata. "Kalau dibiarkan terus-menerus, negara kita akan rugi besar. Sistem yang berlaku sekarang membuka kesempatan untuk orang-orang tertentu melakukan korupsi," katanya.

Ketika disinggung bahwa petugas tour leader juga sering memanfaatkan peluang tersebut, Meity mengingatkan jangan terlalu menyalahkan pihak pariwisata karena tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja.

Senada dengan Rama, Wakil Ketua MPI ini menegaskan Depkeu yang mengelola masalah fiskal segera memperbaiki sistem. Selain itu harus melakukan pengawasan ketat untuk meminimalisasi kebocoran di tingkat bawah.

"Bayangkan saja, jika ada 100 penumpang dalam satu penerbangan ke luar negeri, sebanyak 20 orang tidak membeli fiskal maka negara kita sudah kehilangan Rp20 juta. Padahal di Bandara Soekarno-Hatta banyak sekali maskapai penerbangan yang melayani perjalanan internasional. Belum dari bandara lain," ungkapnya memberi perbandingan. (Yes/San/Rdn/Cr-43/X-9)

Mengungkap Penyelewengan Fiskal di Bandara (Bagian 4)

Petugas Dimutasi, Apa Menyelesaikan Masalah?

LAYAKNYA petugas pemadam kebakaran yang bertindak setelah api menghanguskan rumah, Direktorat Jenderal Pajak akhirnya menggebrak. Sebanyak 32 dari 52 petugas yang mengurusi fiskal di Bandara Soekarno-Hatta dimutasikan.

Dirjen Pajak Hadi Purnomo memberi alasan mereka yang dimutasi butuh penyegaran. "Surat keputusannya sudah keluar," ujarnya usai mengikuti rapat pimpinan dengan Menteri Keuangan di Departemen Keuangan, kemarin. Sebagai pengganti, telah disiapkan tenaga baru yang saat ini sedang menjalani masa orientasi lapangan.

Mengenai kerugian negara, Hadi tidak membantah adanya kebocoran dalam pengelolaan dana fiskal. Namun, ia menolak jika pihaknya dikatakan sebagai satu-satunya instansi yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut karena ada juga instansi imigrasi dan Departemen Perhubungan.

"Pengawasan fiskal di lapangan melibatkan banyak pihak. Tapi, saya kira kebocoran tidak mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Hitung-hitungannya tidak seperti itu," katanya menyinggung berita Media (18/5).

Hadi menyatakan tidak seluruh penumpang tujuan luar negeri membayar fiskal. Di antaranya pejabat negara, korps diplomatik, jemaah calon haji, pelajar atau mahasiswa, TNI/Polri, ataupun warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri.

Namun, berapa jumlah angka pasti yang bebas fiskal, Hadi tidak bisa menjelaskan. Sedangkan menurut seorang pejabat teras Ditjen Pajak yang minta namanya dirahasiakan, paling banyak yang membayar fiskal 30%. Benarkah?

Ia memberi alasan bahwa banyak penumpang masuk kategori bebas otomatis dan mengantongi surat keterangan bebas (SKB). Penumpang bebas fiskal lewat Bandara Soekarno-Hatta per hari, menurutnya, sebanyak 5.000 orang.

Rinciannya, 2.000 orang dari kategori bebas secara otomatis dan 3.000 mengantongi SKB. "Pokoknya perbandingannya seimbanglah antara yang bayar dan dua kategori bebas tadi, masing-masing 30%," ujar pejabat yang juga membawahkan penerimaan pajak dari Bandara Soekarno-Hatta itu.

Keterangan pejabat tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Menurut catatan Angkasa Pura selaku pengelola bandara, penumpang yang berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta rata-rata 7.430 orang per hari.

Secara umum, penumpang bebas fiskal hanya 30% sehingga wajib fiskal sebanyak 5.200 orang. Artinya, dalam sehari negara harus menerima pemasukan fiskal dari Soekarno-Hatta minimal Rp5,2 miliar karena per orang dikenakan Rp1 juta.

Dalam sebulan setoran ke kas negara setidak-tidaknya Rp156 miliar atau setahun mencapai Rp1,872 triliun. Sedangkan Agustus 2004, Dirjen Pajak menyebutkan total penerimaan negara dari fiskal hanya Rp1,2 triliun per tahun.

Padahal Bandara Soekarno-Hatta saja dapat menghasilkan Rp1,872 triliun. Angka ini belum termasuk setoran dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bandara Djuanda, Surabaya, Polonia, Medan, serta jalur darat dan laut.

Dari Ngurah Rai saja setoran fiskal semestinya Rp2,7 miliar per hari berdasarkan jumlah penumpang 2.700 (3.900 x 30%) (Media, 18/5). Ini berarti sebulan sekitar Rp81 miliar atau hampir Rp1 triliun per tahun. Jelaslah modus yang digunakan untuk menggerogoti uang negara sangat lihai sampai-sampai pejabat teras pajak tidak mengetahuinya. Berdasarkan penelusuran Media, setidaknya ada lima modus penyelewengan fiskal yang dilakukan petugas terkait. Karena fiskal urusan orang pajak, tentu pemain kunci adalah petugas pajak.

Meski demikian, bukan petugas pajak saja yang bermain. Memang ada yang turun sendiri ke lapangan mencari 'klien', namun kebanyakan mereka bermain 'cantik' dengan memelihara kaki tangan yang siap menjadi kambing hitam.

Modus orang pajak cenderung kasar. Korbannya, calon penumpang yang hendak mengurus bebas fiskal. Petugas bersangkutan sering menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998 tentang Fiskal untuk menakut-nakuti.

Jika calon penumpang kurang memahami peraturan, dengan sukarela ia akan membayar fiskal meski seharusnya bebas fiskal. Biasanya, korban adalah pelajar atau mahasiswa Indonesia yang akan menimba ilmu di luar negeri atau calon tenaga kerja Indonesia. Karena tidak tahu bahwa mereka bebas fiskal, mau saja disuruh bayar Rp1 juta.

Modus lainnya, orang yang tidak berhak mendapatkan stempel bebas fiskal justru memperolehnya karena membayar minimal Rp500.000 per orang.

Ada pula, sudah bayar Rp1 juta sebagaimana harga fiskal, tapi bukan diberi tiket malah distempel BF (bebas fiskal). "Saya pernah ditipu petugas pajak. Saya disuruh bayar Rp1 juta sebagaimana PP No 78, tentu saja saya bayar. Setelah kembali ke Indonesia, saudara saya yang bertugas di bandara memeriksa paspor. Dia bertanya, kenapa saya bebas fiskal. Ternyata di dalam paspor saya ada cap bebas fiskal. Tandanya huruf BF kecil. Saya tidak tahu kalau itu cap bebas fiskal," ujar Ade, seorang karyawan swasta.

Modus ketiga telah berlaku umum, yakni menurunkan jumlah para wajib fiskal. Biasanya, diperuntukkan bagi rombongan. Jika jumlah rombongan 10, fiskal yang dibayar cukup lima orang. Itu pun tidak diberikan bukti pembayaran.

Sebenarnya, peraturan mendapatkan bebas fiskal cukup ketat. Banyak kepala mengawasi, bahkan instansi berbeda dari imigrasi berwenang mempertanyakan. Namun, semua mulut telah tertutup rapat.

Modus keempat hampir sama dengan modus ketiga. Namun, mangsanya perorangan. Jika harga resmi Rp1 juta, lewat petugas pajak atau berseragam putih biru bisa Rp800.000 dan termurah Rp500.000.

Modus terakhir merupakan kebalikan dari modus kedua. Mereka yang seharusnya wajib membayar fiskal dapat dibebaskan dari fiskal. Biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan penumpang, misalnya yang mau melakukan umrah. Mereka dikenai Rp1 juta, tapi distempel BF.

Wajarlah jika negara kebobolan dalam jumlah besar. Bayangkan, dari Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurai Rai saja, setidaknya negara dirugikan Rp1,8 triliun per tahun (Media, 18/5).

Praktik tersebut telah berlangsung lebih dari enam tahun. "Saya bertugas di bandara ini sudah 10 tahun. Calo-calo fiskal sudah ada sejak dulu. Kalau tidak salah, ya semenjak saya bertugas di sini. Cuma waktu itu belum Rp1 juta harganya," ujar seorang petugas bandara.

Lalu kenapa polisi kesulitan membongkar, padahal peristiwa berlangsung di depan hidung mereka? "Mereka itu bukan calo, Mas. Calo tidak selamanya jelek. Calo adalah biro jasa. Tapi, yang ada di bandara adalah maling. Mereka maling yang dipelihara. Kita sulit memberantas karena tidak ada bukti. Kalau ada yang melapor, baru bisa kita tangkap," ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKB Firman S.

Firman merasa serbasalah. Pelaku sudah demikian terorganisasi sehingga sulit menangkap basah perbuatannya. Setiap Firman masuk ke bandara, selalu terdengar suit-suitan dari mulut ke mulut lain seperti memberi kode kepada teman-teman. (Rdn/Yes/CR-43/X-9)

Mengungkap Penyelewengan Fiskal di Bandara (Bagian 3)

Dua Bandara saja Kebocoran Rp1,8 Triliun


"KALAU fiskal ke luar negeri dihapus, negara akan kehilangan pemasukan Rp1,2 triliun per tahun." Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan hal itu pada pertengahan Agustus tahun lalu.

Pada saat itu, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah mempersiapkan keputusan presiden untuk menghapus fiskal. Rencananya penghapusan itu berlaku Januari 2005 (Media, 19/8/04).

Angka Rp1,2 triliun tidaklah kecil. Namun, apakah hanya sebesar itu? Menurut data yang diperoleh Media, jumlah orang bepergian ke luar negeri di atas angka yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Presiden, setiap hari sekitar 7.000 orang bepergian ke luar negeri lewat Bandara Soekarno-Hatta. Menurut catatan Angkasa Pura selaku pengelola bandara, Januari lalu tidak kurang dari 254.000 orang berangkat ke luar negeri.

Jumlah tersebut menurun pada Februari menjadi 204.500. Meningkat kembali pada Maret menjadi 210.000 orang. Dari tiga bulan tersebut, rata-rata penumpang yang berangkat ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar 7.430 orang per hari.

Jika 30% yang bebas fiskal, penumpang yang membayar fiskal senilai Rp1 juta sebanyak 5.200 orang. Artinya, dalam sehari negara menerima pemasukan fiskal dari satu bandara internasional sebesar Rp5,2 miliar.

Dalam sebulan sekitar Rp156 miliar. Setahun mencapai Rp1,872 triliun atau lebih Rp600 miliar dari angka yang disebutkan Dirjen Pajak. Itu pun baru dari satu bandara. Sejumlah bandara lain juga sangat potensial mendapatkan pajak dari fiskal, misalnya Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Pada Januari lalu, dari Ngurah Rai, orang yang berangkat ke luar negeri berjumlah 123.952 orang. Turun menjadi 108.336 pada Februari 2005. Kembali meningkat pada Maret menjadi 120.697 orang. Selama tiga bulan tersebut, rata-rata keberangkatan ke luar negeri sekitar 3.900 orang.

Jika 30% dari 3.900 orang bebas fiskal, sebanyak 2.700 penumpang wajib membayar fiskal. Jika semua uang itu masuk kas negara, seharusnya negara menerima pemasukan Rp2,7 miliar per hari. Sebulannya, tidak kurang dari Rp81 miliar atau hampir Rp1 triliun per tahun dari Bandara Ngurah Rai.

"Biasanya, dari seluruh penumpang yang ke luar negeri, yang bebas fiskal tidak sampai 30%. Kecuali wilayah perbatasan seperti Batam dan Pontianak," ujar seorang petugas bandara yang tidak mau disebutkan namanya.

Dari dua bandara internasional itu bisa dipastikan penerimaan negara dari fiskal seharusnya bisa mencapai Rp3 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk dari bandara internasional lainnya seperti Djuanda Surabaya atau Polonia Medan, serta jalur darat dan laut.

Jika kalangan pajak hanya menyetorkan Rp1,2 triliun per tahun, kebocoran uang negara dari pendapatan fiskal selama ini sungguh luar biasa.

Kalau saja dalam setahun negara mengalami kebocoran dana fiskal di atas Rp1,8 triliun, negara telah mengalami kerugian sejak 1998 sampai 2004 tidak kurang dari Rp10,8 triliun.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta AKB Firman S berpendapat kebocoran itu sebenarnya dapat dicegah. Hanya saja niat untuk mengemban tugas sebagai aparatur negara belum merata di seluruh jajaran terkait.

"Di bandara, polisi itu sudah banyak. Petugas pajak adalah polisi uang. Imigrasi polisi orang. Bea cukai polisi barang. Polisi sendiri bertugas mengamankan bandara. Jika semua polisi ini bertugas dengan baik, hal seperti itu tidak akan terjadi. Semua memiliki tugas fungsional masing-masing," ujar Firman, putra mantan Wakil Presiden Try Sutrino itu kepada Media di kantornya, Jumat (13/5).

Menurut Firman, tidak mungkin pihak kepolisian bertindak gegabah dengan menangkapi tersangka tanpa disertai barang bukti. Apalagi, pajak, imigrasi, maupun bea cukai, memiliki undang-undang sendiri.

Untuk mendapatkan bukti itu, Firman mengaku agak sulit karena cara kerja pelaku sudah seperti mafia. Media menyaksikan sendiri bagaimana rapinya petugas melayani pembeli fiskal murah.

Kejadiannya Kamis (12/5) siang. Suami istri usia 60 tahunan beserta seorang pria berusia sekitar 35 tahun turun dari mobil Kijang warna perak di depan terminal 2D. Barangnya tidak terlalu banyak. Hanya tiga tas ukuran sedang.

Media dengan seksama mengamati. Mereka berhenti di depan pintu 1. Tiba-tiba seorang pemuda dengan kemeja berwarna gelap menghampiri. Entah apa yang mereka bicarakan. Pria tua tadi mengeluarkan dompet dan mengambil sejumlah uang. Tidak jelas berapa lembar yang dikeluarkan kemudian diberikan kepada si pemuda.

Tidak hanya itu, mereka juga memberikan sejumlah kertas kepada sang pemuda. Sepertinya tiket serta dokumen perjalanan (paspor dan visa). Keempat orang itu masuk ke dalam bandara. Kali ini sang pemuda yang memimpin rombongan.

Seperti biasa, petugas bandara memeriksa setiap orang yang masuk. Rombongan kecil ini hanya dilirik sejenak lalu dipersilakan masuk. Setelah berada di dalam, ketiga orang itu hanya berdiri santai. Sang pemuda pergi melakukan check in.

Media terus mengamati apa yang dilakukan pemuda tadi. Setelah urusan check in selesai, ia masuk ke sebuah ruangan. Sekitar lima belas menit kemudian, ia muncul kembali dan memberikan isyarat melalui tangannya agar ketiga calon penumpang mengikuti.

Mereka berjalan melalui posko fiskal tanpa hambatan, kemudian melewati pintu imigrasi dan masuk ke kawasan ruang tunggu keberangkatan luar negeri. Tugas pemuda itu selesai. Mereka bersalaman.

Berlangganan

Seorang petugas di bandara mengungkapkan ketiga orang tadi merupakan langganan. "Hampir setiap bulan mereka ke luar negeri. Paling sering ke Singapura dan Hong Kong," tuturnya.

Menurutnya, suami istri beserta seorang sanak keluarganya itu senang menggunakan jasa calo karena semua urusan mulai dari A sampai Z akan diurus dengan baik. Mereka tinggal terima jadi.

"Biasalah warga keturunan tidak mau bertele-tele. Bukan karena mengirit uang, tapi ia lebih senang tidak berurusan dengan petugas pajak dan imigrasi," tuturnya.

Petugas berseragam putih biru itu menyebutkan untuk tiga orang, pria tua tadi membayar sebesar Rp2 juta. "Itu sudah termasuk airport tax," ujarnya lagi.

Tugas penjual jasa sangat mudah. Setelah melakukan check in, ia masuk kantor pajak yang terletak antara pintu 1 dan 2. Di dalam kantor itulah diduga transaksi berlangsung. Petugas di dalam kantor akan mengecap paspor tanda telah melalui pemeriksaan fiskal.

"Saya tidak mau memberi tahu berapa bayaran untuk sekali cap di ruang pemeriksaan. Silakan coba sendiri," ujarnya menjawab Media yang terus mempertanyakan berapa bayaran per orang untuk mendapatkan cap pajak dari ruangan itu.

Begitu mendapat cap, petugas mengantarkan calon penumpang melewati pintu imigrasi. Seharusnya, sebelum melewati gate imigrasi, calon penumpang harus melewati pintu check fiskal. Namun, hal itu tidak diperlukan karena sudah ada cap.

Kebetulan, desain bandara dibuat sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan penggerogotan dana fiskal. Calon penumpang dapat langsung ke imigrasi tanpa melalui pintu check fiskal.

Di pintu imigrasi, petugas kembali bermain. Calon penumpang dibawa melewati pintu khusus kru. Petugas imigrasi sudah mengerti dan hanya memeriksa paspor dan visa. Setelah melintasi pintu imigrasi, tugas aparat itu selesai. Dokumen dikembalikan kepada calon penumpang sambil mengucapkan selamat jalan.

Berapa bayaran untuk meloloskan penumpang tanpa fiskal? "Paling kebagian Rp200.000 per orang. Kita itu baginya rata," jelasnya. Petugas pajak mendapat bagian terbesar. Imigrasi pun dapat jatah. Cuma mereka pintar. Kalau ada masalah, petugas imigrasi lempar batu dengan mengatakan fiskal wewenang petugas pajak.

"Padahal, mereka bisa saja menolak calon penumpang yang tidak memiliki blangko pembayaran fiskal dari bank," terangnya sambil menambahkan begitulah kalau tugas besar dipercayakan kepada 'orang lapar'. (CR-43/Yes/Rdn/X-9)

Facebook Didesain Ulang ?

Kabar mengenai desain ulang tampilan Facebook santer beredar, bahkan menjadi perbincangan hangat di sejumlah blog teknologi terkemuka seperti Gizmondo dan TechCrunch hari ini.

Facebook kemungkinan akan mengumumkan perubahan desain itu dalam acara yang akan digelar di markasnya di Palo Alto, California, AS. Namun, TechCrunch yang diundang tidak mendapatkan petunjuk nyata tentang apa yang akan diumumkan.

"Tapi sekarang kami tahu bagian dari apa yang akan mereka gulirkan--sebab mereka sudah benar-benar mulai menggulirkan itu. Setidaknya dari apa yang akan diumumkan besok adalah sebuh desain ulang, kami dengar," kata TechCrunch.

Seperti yang dilakukan Twitter beberapa minggu lalu, Facebook akan memberikan "lapisan cat" baru dalam layanan mereka besok.

Beberapa pengguna telah melaporkan bahwa mereka melihat versi baru dari fitur chatting yang muncul di situs jejaring sosial itu, karena merupakan bagian dari desain ulang.

TechCrunch telah mengkonfirmasi sumber. Khusus fitur Chatting akan dipindahkan ke sisi kiri layar dan gambar profil akan diubah menjadi lebih besar.

TechCrunch mengatakan kunci sebenarnya dari desain ulang itu adalah terletak dari halaman Profile dan beberapa bagian lainnya.

Selain dari pemindahan fitur Chatting, aplikasi akan dipindahkan di bawah gambar profil dalam bentuk ikon.

Navigasi Profile akan tetap seperti sekarang. Maksudnya, tab yang terlihat di halaman profil kamu sekarang kemungkinan tetap di tempatnya. "Seluruh area utama Facebook akan mendapatkan 'lapisan cat' baru, kami dengar," kata TechCrunch.

Maksudnya, halaman-halaman seperti Profile, Pages, Events, Groups, Photos, dan Video.

Facebook sekarang dilaporkan telah bekerja untuk desain baru itu dalam dua bulan terakhir. Pekerjaan itu dikabarkan melibatkan Facebook Group, itu cara CEO Mark Zuckerberg mendapatkan pasukan yang siap bekerja 24 jam tujuh hari seminggu.

Facebook belum menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Renungan Seekor Belalang Dalam Kotak

Seekor belalang A yang telah lama terkurung dalam sebuah kotak, suatu hari berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Diperjalanan dia bertemu dengan belalang B, namun dia keheranan mengapa belalang B itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya.

Dengan penasaran ia menghampiri belalang B itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh ?".
Belalang B pun menjawabnya dengan pertanyaan "Dimanakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu belalang A baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas.

********
Kadang-kadang kita sebagai manusia, tanpa sadar, pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang A. Lingkungan yang buruk, hinaan, masa lalu yang buruk, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita.

Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada nurani bahwa Anda bisa "melompat lebih tinggi dan lebih jauh" kalau Anda mau menyingkirkan "kotak" itu ? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa
mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap diluar batas kemampuan Anda ? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang,tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai.

Sakit memang,lelah memang... tapi bila Anda sudah sampai di puncak semua pengorbanan itu pasti akan terbayar.Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Bukan cara hidup seperti yang mereka pilihkan untuk Anda.

Hidup Adalah Pilihan

Ada 2 buah bibit tanaman yang terhampar di sebuah ladang yang subur. Bibit yang
pertama berkata, "Aku ingin tumbuh besar. Aku ingin menjejakkan akarku
dalam-dalam di tanah ini, dan menjulangkan tunas-tunasku di atas kerasnya tanah
ini. Aku ingin membentangkan semua tunasku, untuk menyampaikan salam musim semi.
Aku ingin merasakan kehangatan matahari, dan kelembutan embun pagi di pucuk-
pucuk daunku."
Dan bibit itu tumbuh, makin menjulang.

Bibit yang kedua bergumam. "Aku takut. Jika kutanamkan akarku ke dalam tanah
ini, aku tak tahu, apa yang akan kutemui di bawah sana. Bukankah disana sangat
gelap? Dan jika kuteroboskan tunasku keatas, bukankah nanti keindahan
tunas-tunasku akan hilang? Tunasku ini pasti akan terkoyak. Apa yang akan
terjadi jika tunasku terbuka, dan siput-siput mencoba untuk memakannya? Dan
pasti, jika aku tumbuh dan merekah, semua anak kecil akan berusaha untuk
mencabutku dari tanah. Tidak, akan lebih baik jika aku menunggu sampai semuanya
aman."

Dan bibit itupun menunggu, dalam kesendirian.
Beberapa pekan kemudian, seekor ayam mengais tanah itu, menemukan bibit yang
kedua tadi, dan mencaploknya segera.

Renungan:
Memang, selalu saja ada pilihan dalam hidup. Selalu saja ada lakon-lakon yang
harus kita jalani. Namun, seringkali kita berada dalam kepesimisan, kengerian,
keraguan, dan kebimbangan-kebimbangan yang kita ciptakan sendiri. Kita kerap
terbuai dengan alasan-alasan untuk tak mau melangkah, tak mau menatap hidup.
Karena hidup adalah pilihan, maka, hadapilah itu dengan gagah. Dan karena hidup
adalah pilihan, maka, pilihlah dengan bijak.

Mengungkap Penyelewengan Fiskal di Bandara (Bagian 2)

Orang Asing pun Digertak, Dasar Indonesia!

JUMAT (13/5) sore itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tampak ramai. Ada yang akan melakukan perjalanan ke wilayah lain. Ada pula yang baru tiba di Jakarta.

Suasana semakin ramai dengan banyaknya pengantar dan penjemput. Begitulah pemandangan normal setiap siang di bandara kebanggaan Indonesia itu. Terkadang, sulit membedakan apakah berada di terminal bus atau bandara berkelas internasional.

Bandara Soekarno-Hatta yang biasa disebut Cengkareng terbagi menjadi dua terminal besar. Terminal 1 khusus penerbangan domestik. Terminal 2 untuk internasional plus domestik.

Yang akan ke luar negeri harus melalui Terminal 2. Terminal itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 2D, 2E, dan 2F. Penerbangan internasional menggunakan Terminal 2D dan 2E. Masuknya dapat menggunakan Pintu 1, 2 atau 3.

Tidak seperti perjalanan domestik, calon penumpang tujuan luar negeri harus melengkapi beberapa persyaratan tambahan. Jika menggunakan penerbangan domestik, cukup bermodalkan tiket pesawat serta membayar airport tax sebesar Rp20.000.

Dalam penerbangan ke luar negeri, selain membayar airport tax senilai Rp100.000, calon penumpang yang telah memiliki tiket harus menyertakan paspor, visa, dan fiskal senilai Rp1 juta. Paspor dan visa sudah merupakan ketentuan internasional untuk yang bepergian antarnegara.

Sedangkan untuk fiskal, tidak banyak negara yang memberlakukannya. Di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang mewajibkan warga negaranya membayar fiskal. Untuk itu, calon penumpang akan menerima bukti telah membayar fiskal sebanyak dua lembar.

Bukti tersebut akan diperiksa aparat pajak di posko yang letaknya di tengah-tengah antara Pintu 1 dan 2 Terminal 2. Jika telah memenuhi semua persyaratan, petugas akan mengecap paspor calon penumpang bersangkutan.

Cap itu menandakan calon penumpang telah melewati pemeriksaan fiskal. Setelah itu, calon penumpang masuk ke gate imigrasi. Di sini, semua kelengkapan dokumen kembali diperiksa, termasuk kepemilikan bukti fiskal. Jika memenuhi syarat, calon penumpang dipersilakan masuk ke ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan negara tujuan.

Melihat sistem yang diterapkan dan ketatnya pengawasan aparat pajak dan imigrasi, seharusnya tidak mungkin terjadi penyelewengan. Akan sangat sulit bagi seseorang yang kekurangan dokumen untuk bisa lolos. Bahkan, anak tikus akan kelihatan jika melintas di areal itu.

Lalu kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai mengeluarkan peringatan keras supaya petugas bandara menghentikan kejahatannya menggerogoti dana fiskal?

Seperti telah diungkap dalam tulisan pertama (Media, 16/5), bukan hanya orang-orang berseragam di bandara yang terlibat, pengikat bagasi bahkan porter pun tahu cara mendapatkan fiskal murah.

Penggerogotan sepertinya sudah laten meski peraturan pemerintah tentang fiskal baru diberlakukan 5 Februari 1998. Dalam tulisan pertama modus yang terungkap adalah adanya saling pengertian antara 'calo' berpakaian petugas, aparat pajak, dan imigrasi. Dalam tulisan kali ini, modusnya lebih kasar, bahkan cenderung ke arah pemerasan.

Dalam kasus ini pelaku yang terlibat termasuk petugas pajak di loket pengurusan bebas fiskal. Mereka dengan lihai memutarbalikkan pasal-pasal Peraturan Pemerintah No 17/1998 tentang Fiskal.

Calon penumpang yang seharusnya bebas fiskal dikatakan wajib fiskal. Tapi kemudian petugas bersangkutan tidak mengarahkan calon penumpang membayar di bank sebagaimana harusnya. Ia justru menawarkan bantuan untuk mendapatkan fiskal harga murah.

Awalnya ditawarkan dengan harga Rp800.000 dan boleh negosiasi hingga tarif Rp500.000. Calon penumpang yang pengetahuannya dangkal tentang fiskal akan bersedia membayar. Padahal petugas tadi hanya membubuhkan stempel BF (bebas fiskal) pada paspor yang memang seharusnya gratis.

Seperti diketahui, ada 28 komunitas yang memperoleh keringanan BF. Antara lain, TKI, anak di bawah 12 tahun, korps diplomatik, pelajar yang menimba ilmu di luar negeri, sipil atau militer yang bertugas ke luar negeri dengan dilengkapi surat tugas, jemaah haji di bawah koordinasi Departemen Agama, serta turis asing.

Yang paling banyak menjadi korban adalah TKI, pelajar, serta warga negara asing berwajah Melayu. "Saya pernah ditakuti. Saya warga negara asing. Ketika akan mengurus BF, petugas mengatakan saya wajib fiskal. Ia lalu menawarkan akan membantu mengurus fiskal saya. Harganya Rp800.000," ujar Charlie, seorang pengusaha asal Indonesia yang tinggal di Singapura.

Jika orang yang digertak takut, petugas pajak langsung mengambil semua dokumen calon penumpang dan membawanya ke kantor yang terletak di depan pintu pemeriksaan imigrasi.

Di situ, paspor orang bersangkutan dicap, yang menandakan telah melalui proses pengecekan fiskal dan imigrasi. Kemudian calon penumpang diantarkan melewati pintu pemeriksaan imigrasi.

Jalan yang diambil pintu imigrasi paling kiri khusus bagi kru pesawat. Modus seperti ini kerap juga dilakukan para calo yang dipelihara petugas pajak.

"Untung saya tahu kalau orang asing bebas fiskal. Lalu saya katakan, kalau mau uang, tidak perlu nakutin orang. Kemudian saya keluarkan selembar uang seratus ribu untuk petugas pajak tadi. Biar lancar. Dasar Indonesia," sindir Charlie sambil tersenyum.

Seorang petugas di bandara mengakui modus kasar seperti itu telah berlangsung sejak Desember 1999. "Biasanya yang jadi mangsa adalah TKI dan pelajar yang menimba ilmu di luar negeri. Memang ada juga satu dua orang asing yang mau bayar," paparnya.

Modus tersebut tidak merugikan negara secara materi. Namun, dampaknya sangat merugikan secara immateri. Apalagi berlangsung di bandara kelas internasional, citra Indonesia terkesan sangat buruk. Padahal di luar bandara, para pemimpin tengah bercucuran keringat darah untuk membangun kembali citra bangsa agar diakui dunia internasional. (CR-43/Yes/X-9)